Legalitas Usaha

SPP-IRT untuk Makanan Rumahan: Produk yang Boleh, Komitmen Tiga Bulan, dan Nomor P-IRT

SPP-IRT terbit dalam sehari lewat OSS, tetapi diikuti komitmen yang diperiksa dinas kesehatan. Aturan 2024 sebaiknya dibaca sebelum mengajukan.

Ilustrasi AI: produsen makanan rumahan menimbang dan mengemas keripik ke dalam kantong plastik bening di dapur rumah yang bersih
Ilustrasi AI: pengemasan keripik di dapur rumah; produk yang tahan lama dan dijual dalam kemasan eceran inilah yang menjadi sasaran SPP-IRT.

Nomor P-IRT di kemasan keripik, sambal botol, atau kue kering sering dianggap tanda bahwa produk “sudah resmi”. Di balik nomor itu ada Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang aturannya diperbarui pada 2024. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT berlaku sejak 16 Februari 2024 dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Per pemeriksaan JDIH BPK pada 17 Oktober 2026, peraturan 2024 itu berstatus berlaku. Banyak panduan di internet masih mengutip aturan 2018, termasuk istilah dan alur yang sudah berubah, jadi pembacaan teks terbaru menjadi titik awal yang penting.

Nama sertifikatnya sendiri sudah memberi petunjuk: sertifikat ini adalah pemenuhan komitmen. SPP-IRT terbit cepat lewat OSS, tetapi pemiliknya berjanji memenuhi sejumlah kewajiban dalam waktu tertentu setelahnya. Banyak pelaku usaha baru menyadari bagian “komitmen” ini ketika dinas kesehatan datang memeriksa.

Produk yang wajib, yang dikecualikan, dan yang tidak bisa

Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM 4/2024 menyatakan setiap pangan olahan tertentu yang diproduksi industri rumah tangga pangan (IRTP) untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, berupa SPP-IRT. IRTP sendiri didefinisikan sebagai perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis (Pasal 1 angka 3).

Ayat (3) pasal yang sama memuat tiga pengecualian yang sering menjawab pertanyaan pedagang kecil:

  • pangan olahan yang memiliki umur simpan kurang dari tujuh hari;
  • pangan siap saji; dan/atau
  • pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau menjadi bahan baku pengolahan.

Jadi, penjual nasi bungkus yang habis hari itu, kue basah yang hanya tahan dua atau tiga hari, atau buah potong tidak masuk kewajiban SPP-IRT. Sebaliknya, kue kering dalam toples yang tahan berminggu-minggu, keripik dalam kemasan, atau bumbu kering dalam sachet termasuk yang wajib.

Jenis pangan yang diizinkan

Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 ayat (2) mensyaratkan produk termasuk jenis pangan olahan yang tercantum dalam Lampiran I. Lampiran itu mengelompokkan jenis pangan IRTP ke dalam sebelas kelompok: hasil olahan daging dan produk daging kering; produk olahan hasil perikanan; hasil olahan unggas dan telur; hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut; tepung dan hasil olahannya; minyak dan lemak; gula, kembang gula/permen, dan cokelat; kopi dan teh kering; bumbu; minuman serbuk dan botanikal; serta hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi. Setiap kelompok berisi daftar jenis pangan dengan deskripsi dan keterangan, misalnya rendang daging hanya dalam bentuk kering, atau sambal goreng udang dengan kandungan udang tidak kurang dari 50 persen.

Deskripsi dan keterangan inilah yang perlu dicocokkan dengan produk. “Sambal” dalam bentuk basah di botol, misalnya, belum tentu sama dengan jenis pangan dalam lampiran yang mensyaratkan bentuk kering. Bacalah Lampiran I untuk jenis produk sendiri sebelum mengajukan.

Membaca deskripsi dan keterangan dengan teliti

Deskripsi dalam Lampiran I tidak hanya menyebut nama produk, tetapi juga cara pembuatan, bentuk, dan kadang batas kandungan. Beberapa contoh dari kelompok pertama dan kedua menunjukkan pola itu. Abon daging digambarkan sebagai makanan kering yang dibuat dari daging yang direbus, disayat, dibumbui, digoreng, dan dapat dipres. Dendeng daging adalah lempengan dari irisan atau gilingan daging segar yang dibumbui dan dikeringkan. Daging olahan berbumbu seperti rendang hanya masuk dalam bentuk kering. Sambal goreng ikan mensyaratkan kandungan ikan tidak kurang dari 30 persen, sedangkan sambal goreng udang tidak kurang dari 50 persen dan dalam bentuk kering.

Dari pola itu, ada dua pertanyaan yang perlu dijawab untuk setiap produk. Pertama, apakah cara membuat dan bentuk produk sesuai deskripsi? Rendang basah dalam wadah yang perlu disimpan dingin, misalnya, tidak sama dengan rendang kering. Kedua, apakah komposisi memenuhi keterangan batas kandungan bila ada? Sambal ikan dengan ikan hanya sedikit sebagai penyedap tidak memenuhi syarat 30 persen. Catat jawaban kedua pertanyaan itu dalam data produk sebelum mengajukan, karena data pangan olahan yang didaftarkan menjadi bagian dari permohonan.

Produk yang tidak dapat diajukan

Pasal 10 menutup pintu SPP-IRT untuk sembilan kriteria produk: bahan tambahan pangan; bahan penolong; pangan olahan wajib SNI; pangan yang diproduksi dengan peralatan di luar manual hingga semi otomatis; pangan dengan penanganan khusus dalam produksi maupun distribusi; pangan yang mencantumkan klaim; pangan olahan untuk keperluan gizi khusus; minuman beralkohol; dan produk nonpangan. Bila produk termasuk salah satunya, Pasal 13 ayat (2) menyatakan permohonan ditolak oleh Sistem OSS paling lama satu hari sejak diterima.

Kriteria “klaim” paling sering tidak disadari. Peraturan ini mendefinisikan klaim sebagai segala bentuk uraian yang menyatakan atau menyarankan karakteristik tertentu suatu pangan berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya (Pasal 1 angka 9). Tulisan seperti “tinggi protein”, “rendah gula”, atau “menyehatkan pencernaan” di kemasan membuat produk masuk kriteria yang tidak dapat diajukan SPP-IRT. Hapus klaim semacam itu dari rancangan label bila ingin memakai jalur ini.

Bila produk tidak masuk jalur SPP-IRT

Produk yang tidak tercantum dalam Lampiran I, memerlukan rantai dingin, memakai mesin otomatis, atau mencantumkan klaim tidak dapat memakai SPP-IRT. Bagi produsen seperti itu, pilihan yang tersedia biasanya adalah menyesuaikan produk agar masuk jalur IRTP, misalnya mengubah bentuk menjadi kering atau menghapus klaim dari label, atau menempuh perizinan pangan olahan lain dari BPOM yang persyaratan sarananya berbeda. Pilihan kedua umumnya memerlukan sarana produksi yang lebih memadai, sehingga tanyakan dulu kepada balai atau loka POM terdekat sebelum memutuskan investasi.

Syarat usaha dan tempat produksi

Pasal 5 menetapkan empat syarat IRTP: memproduksi pangan olahan di wilayah Indonesia; memiliki atau menyewa sarana produksi di rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali pemilik yang mengajukan permohonan; menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis; dan memproduksi jenis pangan yang diizinkan dalam Lampiran I.

Syarat kedua penting bagi yang berencana menyewa dapur terpisah. Sarana produksi harus berada di rumah tinggal atau ruko yang ditinggali pemilik pemohon. Dapur sewaan di tempat lain yang tidak ditinggali pemilik tidak memenuhi definisi ini, dan usaha seperti itu perlu memeriksa jalur perizinan lain.

Mengemas ulang produk orang lain

Pasal 6 mengatur IRTP yang mengemas kembali pangan olahan, misalnya membeli kacang atau kerupuk dalam karung lalu mengemas ulang dalam plastik kecil bermerek sendiri. Syaratnya, pangan itu memang lazim dibeli dalam jumlah besar dan dikemas kembali dalam jumlah kecil, dan bukan produk impor. Bila diperoleh langsung dari produsen, diperlukan persetujuan tertulis produsen asal. Bila dibeli dari toko atau distributor, IRTP wajib menjamin ketertelusuran: nama dan alamat penjual, masa kedaluwarsa, komposisi, dan dokumen pembelian. Simpan nota pembelian setiap karung sebagai bagian dari dokumen ini.

Alur pengajuan lewat OSS

Pasal 4 menyebut SPP-IRT diterbitkan oleh bupati atau wali kota dan dilaksanakan melalui Sistem OSS. Dalam kerangka PP 28/2025, SPP-IRT termasuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) yang dipersyaratkan sebelum kegiatan operasional pangan olahan tertentu. Urutannya:

  1. NIB lebih dulu. Pasal 8 ayat (1) mewajibkan IRTP memiliki NIB. Pastikan KBLI pada NIB menggambarkan produksi pangan olahan yang diajukan; caranya ada di panduan NIB usaha mikro.
  2. Akun. IRTP mendaftarkan akun untuk mendapat nama pengguna dan kata sandi dengan mengisi data IRTP (Pasal 8 ayat (2)–(3)).
  3. Data dan dokumen. Pasal 9 ayat (1) meminta pernyataan pemenuhan komitmen sesuai format Lampiran III, data pangan olahan yang didaftarkan, data label, dan rancangan label.
  4. Penerbitan. Bila data lengkap dan benar, SPP-IRT terbit paling lama satu hari sejak permohonan diterima (Pasal 13 ayat (1)).
  5. Penangguhan. Bila data label tidak lengkap, OSS menerbitkan penangguhan paling lama satu hari, dan IRTP dapat melengkapi data paling lama tiga bulan; lewat dari itu permohonan ditolak (Pasal 14).

Satu permohonan untuk setiap perbedaan produk

Pasal 12 sering mengejutkan pelaku usaha dengan banyak varian. Permohonan SPP-IRT diajukan untuk setiap produk yang berbeda dalam hal jenis pangan olahan, nama jenis pangan, varian atau rasa, jenis kemasan, rancangan label, nama dagang, atau nama dan alamat sarana produksi. Keripik singkong rasa original dan rasa balado adalah dua permohonan. Keripik yang sama dalam kemasan plastik dan dalam toples adalah dua permohonan.

Contoh rekaan: usaha keripik fiktif “Renyah Pagi” menjual keripik singkong dalam tiga rasa dan dua ukuran kemasan plastik yang sama jenisnya. Karena jenis kemasan sama, dua ukuran itu tidak otomatis menjadi permohonan terpisah, kecuali rancangan labelnya berbeda, misalnya karena berat bersih yang tercetak tidak sama, tetapi tiga rasa memerlukan tiga permohonan. Bila pemiliknya kemudian menambah kemasan toples untuk hantaran Lebaran, ia perlu menambah permohonan untuk varian dalam toples. Perencanaan varian sebelum mendaftar menghemat banyak pekerjaan administrasi.

Menyederhanakan varian sebelum mendaftar

Karena setiap rasa, jenis kemasan, nama dagang, dan rancangan label berbeda berarti permohonan terpisah, jumlah varian berbanding lurus dengan pekerjaan administrasi: lebih banyak permohonan, lebih banyak rancangan label yang harus diperiksa, lebih banyak tanggal berakhir yang harus diingat, dan lebih banyak permohonan baru bila suatu saat alamat berubah. Sebelum mendaftar, tinjau penjualan beberapa bulan terakhir. Varian yang jarang laku bisa dihentikan atau ditunda, sementara varian yang laris didaftarkan lebih dulu. Satu rancangan label dasar dengan bagian yang berbeda hanya pada nama rasa juga memudahkan pemeriksaan label oleh dinas kesehatan.

Pikirkan juga rencana setahun ke depan. Bila kemasan toples untuk hari raya hampir pasti akan dibuat, lebih efisien mendaftarkannya sejak awal daripada mengajukan permohonan terpisah menjelang musim ramai, ketika waktu produksi paling sempit.

Titip jual ke toko dan warung

Toko oleh-oleh, warung, atau koperasi kantor yang menerima titipan biasanya menanyakan nomor P-IRT. Siapkan lembar informasi produk berisi nama dagang, varian, nomor P-IRT per varian, tanggal berakhir masa berlaku, dan cara menghubungi produsen. Lembar ini mempermudah toko memeriksa, dan memperlihatkan bahwa setiap varian memang terdaftar. Tanggal kedaluwarsa pada kemasan juga perlu dipantau di toko titipan; tarik produk yang mendekati kedaluwarsa sebelum terjual, karena keamanan pangan yang beredar tetap tanggung jawab produsen.

Ilustrasi AI: deretan kemasan makanan polos berbeda bentuk di atas meja kayu, dari kantong plastik hingga toples kaca, tanpa label
Ilustrasi AI: kemasan dan varian yang berbeda sebagai pengingat bahwa setiap perbedaan rasa atau jenis kemasan memerlukan permohonan SPP-IRT sendiri.

Komitmen yang harus dipenuhi setelah sertifikat terbit

Pasal 15 menyebut empat komitmen yang wajib dipenuhi pemilik SPP-IRT, dan Pasal 20 ayat (1) memberi batas waktu paling lambat tiga bulan sejak sertifikat terbit.

Komitmen (Pasal 15) Cara dibuktikan Dasar
Mengikuti penyuluhan keamanan pangan Sertifikat penyuluhan dengan nilai minimal 60, diterbitkan dinas kesehatan kabupaten/kota atau BPOM Pasal 16
Memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik untuk IRTP atau higiene, sanitasi, dan dokumentasi Hasil pemeriksaan sarana oleh dinas kesehatan kabupaten/kota Pasal 17
Memenuhi ketentuan label Hasil pemeriksaan label oleh dinas kesehatan kabupaten/kota Pasal 18
Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, termasuk bahan tambahan pangan dan cemaran Verifikasi data penggunaan BTP serta kemungkinan cemaran dan upaya pencegahannya Pasal 19

Pengawasan pemenuhan komitmen dilakukan dinas kesehatan kabupaten/kota (Pasal 20 ayat (2)). Bila belum terpenuhi, IRTP diberi perpanjangan paling lama tiga bulan sejak hasil pengawasan terbit (ayat (3)). Jadi, secara praktis, pemilik usaha punya waktu sekitar tiga bulan untuk mengikuti penyuluhan dan merapikan dapur produksi, dengan kemungkinan tambahan tiga bulan bila dinilai belum memenuhi.

Penyuluhan keamanan pangan

Penyuluhan dapat diselenggarakan dinas kesehatan kabupaten/kota, BPOM, atau lembaga yang diakui atau ditunjuk keduanya (Pasal 16 ayat (3)). Tanyakan jadwal ke dinas kesehatan setempat segera setelah mengajukan SPP-IRT, karena kuota penyuluhan bisa terbatas dan batas tiga bulan berjalan sejak sertifikat terbit. Simpan sertifikat penyuluhan bersama dokumen SPP-IRT, karena keduanya akan diminta saat pengawasan.

Menyiapkan dapur untuk pemeriksaan sarana

Pemeriksaan sarana mengikuti peraturan BPOM tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi IRTP. Tanpa mengulang isi peraturan itu, ada kebiasaan dasar yang membantu: area produksi bersih dan terpisah dari area yang dilalui hewan peliharaan; bahan disimpan dalam wadah tertutup dan tidak di lantai; air bersih tersedia; peralatan dicuci dan dikeringkan setelah dipakai; pekerja mencuci tangan dan memakai penutup kepala; serta ada catatan sederhana tentang bahan masuk, produksi, dan pembersihan. Dokumentasi termasuk dalam komitmen, jadi buku catatan produksi sama pentingnya dengan lantai yang bersih.

Dokumentasi produksi yang sederhana tetapi konsisten

Komitmen higiene, sanitasi, dan dokumentasi sering dianggap urusan kebersihan saja, padahal dokumentasi adalah bagian yang paling mudah ditunjukkan. Tiga catatan sederhana sudah memberi gambaran yang jelas kepada pemeriksa. Catatan bahan masuk berisi tanggal, nama bahan, pemasok, jumlah, dan tanggal kedaluwarsa. Catatan produksi berisi tanggal, produk, jumlah yang dibuat, dan kode produksi yang juga tercetak di kemasan. Catatan pembersihan berisi tanggal dan area atau alat yang dibersihkan.

Kode produksi di kemasan membuat setiap kemasan dapat dilacak ke hari pembuatannya. Bila suatu saat ada keluhan pembeli, misalnya produk melempem atau berbau, pemilik dapat memeriksa catatan hari itu: bahan apa yang dipakai, dari pemasok mana, dan apakah ada yang berbeda. Kemampuan menelusuri ini juga sejalan dengan kewajiban ketertelusuran yang diminta Pasal 6 untuk produk yang dikemas ulang.

Contoh rekaan: Renyah Pagi memakai kode produksi berupa tanggal, misalnya angka hari, bulan, dan tahun, yang dicap di bagian belakang kemasan. Buku produksinya mencatat untuk setiap kode: berat singkong, merek minyak goreng, jumlah bumbu, dan jumlah kemasan yang dihasilkan. Saat pemeriksaan sarana, pemiliknya cukup membuka buku itu dan menunjukkan kemasan dengan kode yang sama.

Bahan tambahan pangan dan cemaran

Komitmen keempat menyangkut penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) dan kemungkinan cemaran. Pasal 19 menyebut pembuktiannya berupa verifikasi data penggunaan BTP serta kemungkinan cemaran dan upaya pencegahannya. Bagi produsen rumahan, BTP yang lazim dipakai antara lain pengawet, pewarna, pemanis buatan, dan pengembang. Catat nama, merek, dan takaran setiap BTP yang dipakai, dan gunakan hanya BTP dalam kemasan dengan label yang jelas. Untuk cemaran, pikirkan titik rawan dalam proses: minyak goreng yang dipakai berulang, bahan yang disimpan lembap sehingga berjamur, atau kemasan yang tidak rapat. Tuliskan upaya pencegahannya dalam satu halaman, misalnya batas pemakaian ulang minyak dan cara penyimpanan bahan. Catatan seperti ini memudahkan petugas menilai komitmen dan sekaligus menjaga mutu produk.

Label dan nomor P-IRT

Lampiran II menjelaskan format nomor P-IRT: paling sedikit 15 digit. Digit pertama menunjukkan jenis kemasan; digit kedua dan ketiga kode jenis pangan; digit keempat sampai ketujuh kode provinsi dan kabupaten/kota; digit kedelapan dan kesembilan nomor urut produk di IRTP itu; digit kesepuluh sampai ketiga belas nomor urut IRTP di kabupaten/kota; dan dua digit terakhir tahun berakhirnya masa berlaku. Nomor dicantumkan pada bagian utama label.

Format ini berguna untuk memeriksa label sendiri maupun label pemasok. Dua digit terakhir menunjukkan tahun berakhir masa berlaku, sehingga produk dengan nomor yang dua digit terakhirnya sudah lewat patut dipertanyakan. Rancangan label yang diajukan ke OSS juga harus sama dengan label yang dicetak; Pasal 12 menjadikan perbedaan rancangan label sebagai alasan permohonan terpisah.

Perubahan data dan masa berlaku

Pasal 21 ayat (1) mewajibkan permohonan SPP-IRT baru bila ada perubahan nama IRTP, alamat IRTP, komposisi yang mengubah jenis pangan, nama jenis, atau varian/rasa, atau jenis kemasan. SPP-IRT lama dinyatakan tidak berlaku (ayat (2)). Perubahan lain di luar daftar itu memerlukan persetujuan dinas kesehatan kabupaten/kota lebih dulu (ayat (3)). Pindah rumah produksi, misalnya, berarti mengajukan SPP-IRT baru.

SPP-IRT berlaku lima tahun (Pasal 22 ayat (1)), dan setelah masa berlaku habis produk dilarang diedarkan (ayat (2)). Perpanjangan diajukan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir, hanya untuk produk yang sama, dengan tata cara seperti permohonan baru (Pasal 23). Catat tanggal berakhir setiap SPP-IRT di kalender usaha dan beri pengingat dua bulan sebelumnya. Karena setiap varian punya sertifikat sendiri, tanggal berakhirnya bisa berbeda-beda bila didaftarkan pada waktu yang tidak bersamaan.

Pemilik SPP-IRT yang terbit sebelum aturan 2024 berlaku wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan BPOM 4/2024 paling lama 30 bulan sejak peraturan itu diundangkan (Pasal 31), yaitu sekitar Agustus 2026. Bila nomor P-IRT lama belum disesuaikan, tanyakan langkahnya ke dinas kesehatan kabupaten/kota.

Sanksi bila melanggar

Pasal 26 ayat (1) menyebut pelanggaran terhadap Pasal 2 (persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, iklan), Pasal 3 ayat (1) (kewajiban SPP-IRT), Pasal 5 (syarat IRTP), Pasal 6 (pengemasan kembali), dan/atau Pasal 15 (komitmen) dikenai sanksi administratif. Bentuknya berjenjang: peringatan; penghentian sementara melalui pembekuan SPP-IRT; pembatalan; penarikan produk dari peredaran; pemusnahan; pencabutan SPP-IRT; dan/atau larangan mendaftar SPP-IRT selama tiga tahun (ayat (2)).

Daftar ini menunjukkan bahwa memiliki nomor P-IRT tanpa memenuhi komitmen bukan posisi aman. Larangan mendaftar tiga tahun bisa menghentikan usaha pangan rumahan sepenuhnya. Sebaliknya, komitmen yang dipenuhi tepat waktu dan dokumen yang tersusun membuat pengawasan berikutnya menjadi pemeriksaan rutin, bukan sumber kecemasan. Bila menerima surat peringatan, tanggapi segera dengan perbaikan yang terdokumentasi.

Menampilkan nomor P-IRT di kanal daring

Pembeli daring tidak dapat memegang kemasan, sehingga informasi di halaman produk menjadi pengganti label. Cantumkan nomor P-IRT yang sesuai untuk setiap varian, bukan satu nomor untuk semua varian, karena nomor terikat pada produk tertentu. Foto produk sebaiknya memperlihatkan label yang sama dengan rancangan yang disetujui. Bila nomor sudah mendekati akhir masa berlaku, perbarui informasi di katalog setelah perpanjangan terbit.

Hindari menambahkan klaim di deskripsi daring yang tidak ada di label, seperti “menyehatkan” atau “tanpa pengawet” bila tidak dapat dibuktikan. Selain berisiko terhadap ketentuan label dan iklan pangan yang disebut Pasal 2, klaim semacam itu bertentangan dengan alasan produk dapat memakai jalur SPP-IRT. Penulisan judul dan atribut produk yang jujur dibahas di panduan judul dan atribut produk, dan penyusunan katalog di aplikasi pesan ada di panduan katalog WhatsApp Business.

Menghubungkan SPP-IRT dengan sertifikat halal dan merek

SPP-IRT, sertifikat halal, dan merek adalah tiga hal terpisah dengan lembaga berbeda. SPP-IRT menyangkut keamanan dan mutu pangan serta label, diterbitkan bupati/wali kota lewat OSS dan diawasi dinas kesehatan. Sertifikat halal diterbitkan BPJPH; bagi produsen makanan dan minuman skala mikro, penahapan kewajibannya berakhir 17 Oktober 2028 menurut Pasal 160 ayat (2) PP 42/2024 sebagaimana diganti PP 40/2026, dan jalurnya dibahas di panduan sertifikasi halal self-declare. Merek melindungi nama dagang dan didaftarkan ke DJKI; rinciannya dapat dibaca di panduan mendaftarkan merek usaha kecil.

Ketiganya saling memengaruhi melalui label. Nama dagang di label SPP-IRT sebaiknya nama yang sudah diperiksa kemiripannya di basis data merek, karena mengganti nama dagang setelah SPP-IRT terbit berarti permohonan baru. Label halal hanya boleh dicantumkan setelah sertifikat terbit. Merencanakan ketiganya bersamaan menghindarkan cetak ulang label berkali-kali.

Daftar persiapan sebelum mengajukan

  • Produk tahan tujuh hari atau lebih dan dijual dalam kemasan eceran (bila tidak, mungkin tidak wajib SPP-IRT).
  • Jenis produk cocok dengan salah satu jenis pangan dalam Lampiran I Peraturan BPOM 4/2024, termasuk keterangan bentuknya.
  • Tidak ada klaim gizi atau kesehatan di rancangan label; produk bukan pangan wajib SNI, bukan minuman beralkohol, dan tidak memerlukan penanganan khusus seperti rantai dingin.
  • Tempat produksi berada di rumah atau ruko yang ditinggali pemilik; peralatan manual hingga semi otomatis.
  • NIB aktif dengan KBLI produksi pangan yang sesuai.
  • Daftar varian dan jenis kemasan sudah final, karena setiap perbedaan berarti permohonan terpisah.
  • Rancangan label lengkap, termasuk komposisi dan informasi wajib lain.
  • Jadwal penyuluhan keamanan pangan di dinas kesehatan sudah ditanyakan.

Setelah sertifikat terbit, satu map berisi NIB, SPP-IRT per produk, sertifikat penyuluhan, catatan produksi, dan nota bahan akan menjadi pegangan ketika dinas kesehatan memeriksa. Urutan mengurus izin pangan bersama legalitas lain dirangkum di urutan kerja 90 hari.

Pedoman dan peraturan yang dibaca

Pertanyaan yang sering diajukan

Kue basah yang habis dalam dua hari perlu SPP-IRT?

Pangan olahan dengan umur simpan kurang dari tujuh hari dikecualikan dari kewajiban SPP-IRT menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan BPOM 4/2024.

Berapa lama SPP-IRT berlaku?

Lima tahun. Perpanjangan diajukan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir, untuk produk yang sama.

Apakah boleh menulis rendah gula di kemasan produk P-IRT?

Tulisan seperti itu termasuk klaim. Pangan yang mencantumkan klaim tidak dapat diajukan SPP-IRT, sehingga permohonan akan ditolak sistem.

Saya pindah rumah, apakah SPP-IRT masih berlaku?

Perubahan alamat IRTP mewajibkan permohonan SPP-IRT baru, dan sertifikat lama dinyatakan tidak berlaku.

Apa yang terjadi bila tidak ikut penyuluhan dalam tiga bulan?

Dinas kesehatan dapat memberi perpanjangan paling lama tiga bulan. Bila komitmen tetap tidak dipenuhi, sanksi administratif dapat dikenakan, sampai pencabutan SPP-IRT.