Rencana 90 Hari Merapikan Legalitas dan Kanal Digital Usaha Mikro

Daftar urusan usaha mikro yang “seharusnya sudah beres” bisa sangat panjang: NIB, pajak, catatan keuangan, pembayaran nontunai, sertifikat halal, izin pangan, merek, profil di peta, katalog, keamanan akun, data pelanggan, sampai iklan. Mengerjakan semuanya sekaligus hampir pasti gagal, karena pemilik usaha mikro biasanya juga juru masak, kasir, kurir, dan admin media sosial. Rencana berikut membagi pekerjaan itu ke dalam tiga belas minggu, dengan urutan yang mengikuti ketergantungan antarurusan: yang menjadi syarat urusan lain dikerjakan lebih dulu.

Urutan ini bukan janji hasil. Ia tidak menjamin penjualan naik, permohonan disetujui, atau usaha muncul di hasil penelusuran. Yang ditawarkan adalah urutan kerja yang masuk akal dan tautan ke panduan rinci untuk setiap langkah. Aturan yang dikutip di bawah merujuk pada peraturan yang berlaku per pemeriksaan 17 Oktober 2026; pembaruan penahapan halal PP 40/2026 diperiksa kembali pada 22 Oktober 2026, dan rincian tiap aturan ada di panduan masing-masing.

Prinsip urutan: fondasi, lalu kanal, lalu pertumbuhan

Tiga belas minggu dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, minggu 1–4, adalah fondasi: identitas usaha, catatan keuangan, dan keamanan akun. Hampir semua urusan lain bergantung pada ketiganya. Permohonan KUR meminta NIB dan catatan usaha; sertifikasi halal jalur pernyataan halal mensyaratkan NIB; akun marketplace dan merchant pembayaran perlu diamankan sebelum dipakai menerima uang. Tahap kedua, minggu 5–9, adalah legalitas produk dan kanal penjualan. Tahap ketiga, minggu 10–13, adalah pertumbuhan: pembiayaan, iklan, dan perlindungan nama.

Urutan ini dapat disesuaikan. Usaha jasa yang tidak memproduksi pangan dapat melewati langkah izin pangan dan halal. Usaha yang sudah memiliki NIB dapat memakai minggu pertama untuk memeriksa ulang datanya. Yang tidak sebaiknya diubah adalah prinsipnya: jangan membangun kanal dan iklan di atas fondasi yang belum ada. Kanal yang ramai tanpa catatan kas, akun yang aman, dan legalitas yang jelas justru memperbesar masalah ketika ada keluhan, pemeriksaan, atau penipuan.

Peta tiga belas minggu

Tahap 1: fondasi (minggu 1–4)

Minggu 1: identitas usaha di OSS

NIB adalah identitas dan legalitas usaha untuk kegiatan berisiko rendah, dan menjadi syarat urusan berikutnya. Dasar perizinannya kini Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mencabut PP 5/2021; usaha mikro berisiko rendah mendapatkan NIB melalui OSS, dengan kesesuaian lokasi dinyatakan lewat pernyataan mandiri. Siapkan data diri, kegiatan usaha dan kode KBLI yang dicocokkan di OSS, lokasi, dan perkiraan modal. Bila NIB sudah ada, periksa apakah kegiatan, alamat, dan kontaknya masih sesuai. Langkah lengkapnya ada di panduan mengurus NIB usaha mikro lewat OSS.

Hasil minggu ini: berkas NIB tersimpan di dua tempat, akun OSS memakai email dan nomor milik pemilik, dan daftar kegiatan usaha sesuai kenyataan.

Data OSS sering tertahan karena tidak cocok dengan data kependudukan, misalnya ejaan nama berbeda, atau bingung memilih kode KBLI karena usaha menjalankan beberapa kegiatan. Untuk yang pertama, perbaiki di sumbernya; untuk yang kedua, daftarkan kegiatan yang benar-benar menjadi sumber pendapatan dan baca uraian setiap kode dengan teliti. Bila masih ragu, bawa catatan uraian kegiatan ke DPMPTSP setempat.

Minggu 2: catatan kas dan pemisahan uang

Mulai buku kas harian dengan kolom tanggal, jenis usaha, uraian, uang masuk, uang keluar, dan bukti. Buka atau tetapkan satu rekening khusus usaha. Pencatatan yang kronologis dan didukung bukti adalah kewajiban bagi pemilik usaha perorangan menurut ketentuan perpajakan, dan sekaligus bahan utama untuk pajak, pembiayaan, dan keputusan iklan. Bedanya pencatatan dan pembukuan dijelaskan dalam panduan mencatat harian.

Hasil minggu ini: tujuh hari catatan berturut-turut tanpa bolong, dan kebiasaan menutup catatan setiap malam.

Dua lubang yang paling cepat terlihat adalah transaksi tunai yang lupa dicatat dan uang pribadi yang masih bercampur di rekening usaha. Bila dalam seminggu ada hari yang kosong, isi ulang dari ingatan dan nota, lalu perbaiki kebiasaannya, bukan menyerah. Pisahkan juga sejak awal tiga jenis uang masuk yang bukan omzet: pinjaman, uang titipan, dan pengembalian dana.

Minggu 3: memastikan posisi pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengubah aturan PPh final 0,5 persen: penerimanya kini orang pribadi, perseroan perorangan satu pendiri, dan koperasi; batas waktu bagi orang pribadi dihapus; dan batas omzet Rp4,8 miliar dihitung lebih luas. Bagian omzet sampai Rp500 juta setahun bagi orang pribadi tetap tidak dikenai pajak. Hitung omzet kumulatif tahun berjalan dari catatan minggu sebelumnya, tentukan apakah sudah ada kewajiban setor, dan catat batas setor bulanan. Bila berjualan di marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut, periksa kewajiban surat pernyataan omzet. Semua rinciannya ada di uraian PP 20/2026 dan PPh final.

Pertanyaan yang sering tertinggal: kapan tanggal pertama terdaftar, dan apakah sudah pernah memilih tarif umum. Informasi seperti ini dapat ditanyakan ke kantor pajak tempat terdaftar. Bila usaha juga menerima penghasilan sebagai pembuat konten atau perantara, pisahkan catatannya karena penghasilan itu tidak ikut tarif final, meskipun tetap dihitung untuk batas omzet.

Minggu 4: mengunci akun dan merapikan data pelanggan

Aktifkan verifikasi dua langkah di aplikasi pesan, email, marketplace, dan akun lain yang menjadi pintu usaha, simpan kode cadangan, dan periksa siapa saja yang punya akses. Langkah rincinya ada di langkah mengamankan akun usaha. Pada minggu yang sama, susun inventaris data pelanggan: data apa yang disimpan, di mana, untuk apa, dan sampai kapan. UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku penuh untuk usaha sekecil apa pun yang mengendalikan data pelanggan; cara lengkapnya ada di panduan inventaris data pelanggan.

Kendala yang sering muncul pada minggu ini: kode cadangan verifikasi dua langkah hilang karena hanya disimpan di ponsel, dan akun merchant memakai nomor pegawai. Simpan kode cadangan di dua tempat yang aman, dan pindahkan nomor serta email pemulihan semua akun usaha ke milik pemilik sebelum memakai akun untuk menerima uang.

Tahap 2: legalitas produk dan kanal (minggu 5–9)

Minggu 5: menerima pembayaran QRIS dengan benar

Daftar sebagai merchant QRIS melalui penyedia jasa pembayaran berizin Bank Indonesia, dan pastikan kategori usaha tercatat sesuai skala. Menurut skema di halaman QRIS Bank Indonesia, usaha mikro tidak dikenai biaya MDR untuk transaksi sampai Rp500.000. Bangun rutinitas mencocokkan pesanan, notifikasi, dan dana masuk setiap malam seperti diuraikan dalam panduan QRIS untuk usaha mikro.

Minggu 6: izin pangan olahan rumahan

Bagi produsen pangan olahan dengan umur simpan tujuh hari atau lebih yang dijual dalam kemasan eceran, SPP-IRT diajukan lewat OSS mengikuti Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. Periksa dulu apakah jenis produk tercantum dalam daftar yang diizinkan, hapus klaim gizi atau kesehatan dari rancangan label, dan rencanakan varian karena setiap perbedaan rasa atau kemasan berarti permohonan terpisah. Setelah terbit, ada komitmen yang harus dipenuhi dalam tiga bulan, termasuk penyuluhan keamanan pangan. Daftar komitmennya dirinci dalam uraian izin pangan industri rumah tangga.

Minggu 7: sertifikat halal jalur pernyataan halal

Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan berakhir 17 Oktober 2028 menurut Pasal 160 ayat (2) PP 42/2024 sebagaimana diganti PP 40/2026. Produsen yang memenuhi kriteria Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 dapat menempuh jalur pernyataan halal dengan pendamping proses produk halal. Pekerjaan terbesar minggu ini adalah menyusun daftar bahan lengkap dengan bukti kehalalannya, mengikuti alur sertifikasi halal self-declare.

Minggu 6 dan 7 dapat dikerjakan bersamaan karena memakai bahan yang sama: daftar bahan, rancangan label, dan catatan proses produksi. Label sebaiknya dirancang sekali untuk memenuhi kedua urusan.

Pada minggu keenam dan ketujuh, dua hal bisa menahan langkah: produk ternyata tidak termasuk jenis pangan yang diizinkan untuk SPP-IRT, atau ada bahan yang bukti kehalalannya tidak jelas. Untuk yang pertama, cek apakah bentuk atau resep dapat disesuaikan, atau tanyakan jalur lain ke balai POM. Untuk yang kedua, ganti bahan atau pemasok sebelum mengajukan, karena permohonan yang dikembalikan hanya diberi waktu perbaikan yang singkat.

Minggu 8: ditemukan di peta dan penelusuran lokal

Klaim dan verifikasi Profil Bisnis Google dengan nama usaha yang sebenarnya, tanpa tambahan kata kunci, dan isi kategori, jam buka, serta area layanan dengan jujur. Langkah rincinya ada di panduan Profil Bisnis Google. Lalu samakan nama, alamat, dan nomor di semua kanal: profil peta, aplikasi pesan, marketplace, media sosial, dan kemasan.

Hambatan khas minggu ini: profil lama yang dibuat orang lain atau profil ganda untuk usaha yang sama. Selesaikan kepemilikan profil lebih dulu melalui jalur resmi sebelum mengubah data, dan jangan membuat profil baru untuk menghindari profil lama yang bermasalah.

Minggu 9: katalog yang menjawab pertanyaan pembeli

Susun katalog di aplikasi pesan dengan foto asli, harga, dan keterangan yang jelas, termasuk nomor P-IRT atau status halal bila sudah ada. Kolom yang perlu diisi dijelaskan di panduan katalog WhatsApp Business. Untuk toko daring atau feed produk, tulis judul dan atribut yang menggambarkan barang apa adanya, mengikuti panduan judul dan atribut produk.

Foto yang berbeda dari barang kiriman dan harga lama di katalog adalah dua sumber keluhan. Tetapkan satu hari dalam sebulan untuk memeriksa ulang harga dan ketersediaan di semua kanal sekaligus, sehingga informasi tetap sama di mana pun pembeli menemukannya.

Tahap 3: pertumbuhan (minggu 10–13)

Minggu 10: memutuskan soal website dan email

Jawab lima pertanyaan sebelum membuat website: apakah ada informasi yang tidak muat di kanal lain, apakah perlu alamat resmi di luar platform, apakah akan menerima pesanan langsung, siapa yang merawat, dan apa harapan terhadap mesin telusur. Bila website menerima pesanan, PP 80/2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik mewajibkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, isi penawaran tertentu, dan layanan pengaduan. Kelima pertanyaan itu dibahas dalam panduan kapan usaha kecil perlu website. Bila memakai email berdomain usaha, pasang autentikasi agar pesan tidak mudah dipalsukan; langkah rincinya ada di panduan email berdomain usaha.

Masalah kepemilikan sering baru ketahuan belakangan: website dibuat pihak lain dan domain terdaftar atas nama mereka. Pastikan akun pendaftar domain, hosting, dan email berada atas nama pemilik usaha sebelum website dipromosikan.

Minggu 11: ulasan dan pertahanan terhadap penipuan

Tetapkan cara meminta ulasan yang sesuai kebijakan Google Maps, yaitu kepada semua pelanggan, tanpa imbalan dan tanpa menyaring yang puas, serta siapa yang membalas ulasan dan dalam berapa lama. Langkah rincinya ada di panduan ulasan pelanggan. Pada minggu yang sama, tuliskan aturan pembayaran: pesanan diproses setelah dana tercatat, pengembalian hanya ke rekening asal, dan kode sekali pakai tidak dibagikan. Kenali modus berkas APK, permintaan OTP, dan bukti transfer palsu; rinciannya ada di uraian modus penipuan yang menyasar penjual.

Godaan yang sering muncul: memberi hadiah kecil kepada pelanggan yang menulis ulasan, atau ragu menolak pembeli yang mendesak barang dikirim sebelum dana masuk. Kedua hal ini lebih mudah dihadapi bila aturannya sudah tertulis dan disepakati semua orang yang melayani pembeli.

Minggu 12: pembiayaan, bila memang dibutuhkan

Bila ada kebutuhan modal yang jelas, siapkan berkas KUR. Pedoman KUR kini diatur Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026; untuk plafon sampai Rp100 juta, penyalur tidak boleh mensyaratkan agunan tambahan. Bawa catatan kas minimal enam bulan bila ada, NIB, dan rencana penggunaan dana satu halaman untuk KUR, lalu hitung angsuran yang tetap tertutup di bulan kas terendah. Bila tidak ada kebutuhan yang jelas, minggu ini dapat dipakai untuk menuntaskan pekerjaan minggu sebelumnya yang tertunda.

Kendala yang sering muncul: catatan kas belum cukup panjang untuk menunjukkan perputaran usaha. Bila begitu, menunda pengajuan satu atau dua bulan sambil melengkapi catatan sering lebih baik daripada mengajukan dengan berkas yang lemah, kecuali kebutuhan modalnya benar-benar mendesak.

Minggu 13: melindungi nama dan menetapkan batas iklan

Telusuri kemiripan nama usaha di pangkalan data kekayaan intelektual DJKI dan, bila aman, ajukan pendaftaran merek. Menurut PP 30/2026, tarif permohonan bagi usaha mikro dan kecil Rp500.000 per kelas. Penyaringan nama dan biaya per kelas dibahas di panduan mendaftarkan merek usaha kecil. Terakhir, bila ingin beriklan, tetapkan batas dari kas, bukan dari harapan, dengan memahami bahwa anggaran harian di platform iklan adalah rata-rata. Cara menetapkannya ada dalam panduan batas anggaran iklan.

Kendala yang sering muncul pada minggu terakhir: nama usaha ternyata mirip dengan merek terdaftar milik pihak lain di kelas yang sama. Lebih baik menemukan hal ini sekarang daripada setelah nama dicetak di ribuan kemasan; pertimbangkan nama dengan unsur pembeda yang lebih kuat. Untuk iklan, kendala umumnya adalah belum ada catatan biaya per pesanan, sehingga mulai dengan anggaran kecil yang kerugiannya masih dapat diterima.

Membagi tugas dalam usaha keluarga

Beban tiga belas minggu lebih ringan bila dibagi. Dalam usaha keluarga, satu orang dapat memegang urusan administrasi seperti OSS, pajak, dan berkas izin; orang lain memegang kanal seperti katalog, profil peta, dan balasan ulasan; dan pemilik memegang keputusan yang menyangkut uang, seperti pinjaman dan iklan. Yang perlu disepakati adalah siapa yang memegang akses ke setiap akun, di mana dokumen disimpan, dan kapan semua orang duduk bersama untuk memeriksa kemajuan, misalnya setiap Minggu malam selama lima belas menit. Pembagian seperti ini juga mengurangi risiko satu orang menjadi satu-satunya yang tahu kata sandi atau lokasi dokumen penting.

Contoh rekaan: satu usaha menjalankan rencana

“Kukis Laras” adalah usaha kue kering rumahan fiktif yang dijalankan sepasang suami-istri. Pada awal rencana, mereka berjualan lewat aplikasi pesan dan satu marketplace, menerima transfer ke rekening pribadi, dan belum memiliki izin apa pun. Pada minggu pertama, sang istri mendaftarkan NIB perorangan dengan kegiatan produksi kue kering. Minggu kedua, mereka membuka rekening khusus usaha dan mulai mencatat setiap transaksi di buku kas. Minggu ketiga, dari catatan dan riwayat transfer, mereka memperkirakan omzet tahun berjalan masih di bawah Rp500 juta, sehingga belum ada setoran PPh final, tetapi mereka mencatat bulan ketika batas itu diperkirakan terlampaui.

Minggu keempat, semua akun dipindahkan ke email dan nomor milik sang istri, dan verifikasi dua langkah diaktifkan. Minggu kelima, mereka mendaftar QRIS sebagai usaha mikro. Minggu keenam dan ketujuh dipakai bersama: daftar bahan disusun sekali untuk SPP-IRT dan permohonan halal jalur pernyataan halal, dan label dirancang ulang tanpa klaim kesehatan. Minggu kedelapan dan kesembilan, profil peta diverifikasi dan katalog dirapikan dengan nomor P-IRT per varian.

Pada tahap pertumbuhan, mereka memutuskan belum membuat website karena pembeli sebagian besar dari lingkungan sekitar. Mereka menulis aturan pembayaran dan cara meminta ulasan. KUR ditunda karena belum ada kebutuhan modal yang jelas. Pada minggu terakhir, penelusuran merek menemukan nama yang mirip di kelas yang sama, sehingga mereka menyiapkan nama alternatif sebelum mencetak kemasan baru. Tidak semua minggu selesai tepat waktu; permohonan halal memerlukan perbaikan bahan, dan penyuluhan keamanan pangan baru tersedia sebulan kemudian. Namun setelah tiga bulan, fondasi usaha sudah jauh lebih jelas daripada sebelumnya.

Biaya resmi yang perlu disiapkan

Sebagian besar langkah dalam rencana ini tidak memerlukan biaya resmi yang besar. Pendaftaran NIB lewat OSS tidak dipungut biaya resmi. Sertifikasi halal jalur pernyataan halal bagi usaha mikro dan kecil, menurut Peraturan BPJPH 5/2025, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kuota yang ditetapkan. Tarif permohonan merek bagi usaha mikro dan kecil Rp500.000 per kelas menurut PP 30/2026. Biaya yang lebih terasa biasanya justru biaya tidak langsung: waktu, perbaikan dapur, pencetakan label baru, dan domain bila membuat website. Masukkan biaya-biaya ini ke catatan kas agar terlihat sebagai investasi usaha, bukan pengeluaran yang tercecer.

Bila waktu hanya cukup untuk sebagian

Tidak semua usaha dapat menjalankan tiga belas minggu berturut-turut. Bila waktu sangat terbatas, prioritaskan empat hal yang paling banyak menopang urusan lain: NIB, catatan kas harian, verifikasi dua langkah pada akun penting, dan aturan pembayaran tertulis untuk mencegah penipuan. Keempatnya murah, cepat, dan mencegah kerugian yang sulit dipulihkan. Bila memproduksi makanan atau minuman, tambahkan sertifikat halal sebagai prioritas karena masa penahapannya untuk usaha mikro dan kecil sudah berakhir.

Sebaliknya, ada urusan yang aman ditunda: website bagi usaha yang pembelinya dari sekitar, merek bagi usaha yang namanya belum dikenal luas, dan iklan berbayar bagi usaha yang belum punya catatan kas. Menunda urusan seperti ini bukan kelalaian; itu keputusan menempatkan waktu pada hal yang lebih mendesak.

Menyimpan dokumen dalam satu tempat

Tiga belas minggu kerja menghasilkan banyak dokumen: berkas NIB, bukti setoran pajak, sertifikat SPP-IRT per produk, sertifikat penyuluhan, sertifikat halal, tanda terima permohonan merek, perjanjian kredit, kode cadangan akun, dan catatan kas. Buat satu folder induk dengan subfolder per urusan, beri nama berkas dengan tanggal, dan simpan salinan di dua tempat, misalnya penyimpanan awan milik pemilik dan media fisik di rumah. Simpan kode cadangan akun terpisah dari dokumen lain dan jangan pernah mengirimkannya lewat pesan. Ketika bank, dinas, atau lembaga sertifikasi meminta dokumen, semuanya dapat ditemukan dalam beberapa menit, dan ketika ada tanggal berakhir yang mendekat, folder yang sama menjadi pengingatnya.

Mencatat kemajuan

Gunakan satu halaman sederhana dengan tiga belas baris sesuai tabel di atas, ditambah kolom tanggal mulai, tanggal selesai, dan catatan kendala. Tandai setiap minggu yang selesai, dan tulis singkat apa yang menghambat bila belum. Setelah tiga bulan, halaman itu menunjukkan dengan jelas apa yang sudah menjadi fondasi usaha dan apa yang masih perlu dikejar. Urusan yang tertunda dapat menjadi rencana tiga bulan berikutnya, dengan urutan yang sama: fondasi lebih dulu, lalu kanal, lalu pertumbuhan. Jangan menilai keberhasilan rencana dari berapa banyak baris yang selesai tepat waktu, tetapi dari apakah urusan yang selesai benar-benar dipakai sehari-hari, misalnya catatan kas yang terus diisi dan akun yang tetap terkunci dengan baik.

Setelah tiga belas minggu

Beberapa pekerjaan dalam rencana ini bersifat sekali selesai, seperti mendapatkan NIB atau mendaftarkan merek. Sebagian besar lainnya adalah kebiasaan: menutup catatan kas setiap malam, merekonsiliasi QRIS, menyetor pajak sebelum tanggal 15 bila sudah wajib, membalas ulasan, memeriksa akses akun, dan meninjau batas iklan setiap minggu. Kebiasaan inilah yang membuat fondasi tetap kuat setelah rencana selesai.

Ada juga tanggal yang perlu masuk kalender jangka panjang: perpanjangan SPP-IRT lima tahun sekali, perpanjangan merek sepuluh tahun sekali, pengecekan ulang aturan pajak dan perizinan setiap ada perubahan peraturan, serta pemeriksaan ulang data NIB setiap kali usaha pindah atau menambah kegiatan. Peraturan di bidang ini berubah cukup sering; dalam dua tahun terakhir saja, aturan perizinan berusaha, PPh final UMKM, pedoman KUR, dan tarif merek semuanya berganti. Memeriksa sumber resmi sebelum mengambil keputusan penting tetap menjadi kebiasaan yang paling melindungi usaha.

Peraturan dan halaman resmi yang menjadi dasar urutan kerja

• PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dasar perizinan berusaha yang kini berlaku, termasuk NIB bagi usaha mikro berisiko rendah. Diakses 17 Oktober 2026.
• PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Perubahan aturan PPh final 0,5 persen bagi UMKM yang berlaku sejak 22 April 2026. Diakses 17 Oktober 2026.
• Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Skema MDR QRIS dan alur menjadi merchant. Diakses 17 Oktober 2026.
• PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil. Diakses 17 Oktober 2026.
• Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pedoman KUR yang berlaku sejak Januari 2026. Diakses 17 Oktober 2026.
• PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Hukum. Tarif layanan merek yang berlaku sejak 1 Agustus 2026. Diakses 17 Oktober 2026.
• Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Halal melalui Pernyataan Halal. Kriteria jalur pernyataan halal bagi usaha mikro dan kecil serta ketentuan permohonan tanpa biaya. Diakses 17 Oktober 2026.
• PP Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. PasalI mengganti Pasal 160 ayat(2) PP 42/2024: penahapan produk makanan/minuman UMK sampai 17 Oktober 2028. Diakses 22 Oktober 2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Usaha saya jasa, bukan makanan. Bagian mana yang dilewati?

Lewati minggu izin pangan dan sertifikat halal, lalu gunakan waktunya untuk menuntaskan catatan kas, keamanan akun, atau halaman layanan.

Bagaimana bila NIB sudah ada sejak lama?

Pakai minggu pertama untuk memeriksa ulang data di OSS: kegiatan usaha, alamat, email, dan nomor kontak, lalu perbarui yang berubah.

Apakah harus berurutan persis?

Tidak, tetapi urusan fondasi seperti NIB, catatan kas, dan keamanan akun sebaiknya selesai sebelum membangun kanal penjualan dan beriklan.