Mendaftarkan Merek Usaha Kecil di DJKI: Cek Kemiripan, Tarif UMK, dan Tahap Pemeriksaan

Nama usaha yang sudah dipakai bertahun-tahun di spanduk, kemasan, dan akun media sosial terasa seperti milik sendiri. Hukum merek Indonesia memandangnya berbeda. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Selama belum terdaftar, pemakaian yang lama tidak dengan sendirinya memberi hak eksklusif, dan pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan nama serupa untuk barang sejenis dapat berada di posisi yang lebih kuat. Bagi usaha kecil yang mulai dikenal, mendaftarkan merek adalah cara mengubah nama yang sudah dibangun menjadi hak yang dapat dipertahankan.

Negara membedakan tarif untuk usaha mikro dan kecil. Tarifnya berubah pada 2026, sedangkan sebagian jangka waktu pemeriksaan sudah diubah sejak UU Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Hukum berlaku sejak 1 Agustus 2026 dan mencabut sebagian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Acuannya teks UU 20/2016, perubahannya dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dan PP 30/2026, sebagaimana dibaca di JDIH BPK pada 17 Oktober 2026.

Apa yang dapat didaftarkan, dan apa yang pasti ditolak

Merek bisa berupa kata, logo, kombinasi keduanya, warna, bahkan bentuk tiga dimensi. Namun tidak semua tanda dapat didaftarkan. Undang-undang membedakan dua kelompok alasan: merek yang tidak dapat didaftar karena sifat tandanya sendiri, dan permohonan yang ditolak karena berbenturan dengan hak pihak lain.

Tanda yang tidak dapat didaftar (Pasal 20)

Pasal 20 UU 20/2016 sebagaimana diubah UU 6/2023 menyebut merek tidak dapat didaftar bila:

• bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
• sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan;
• memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan barang atau jasa, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang sejenis;
• memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang atau jasa;
• tidak memiliki daya pembeda;
• merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
• mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Butir kedua dan kelima paling relevan bagi usaha kecil. Nama seperti “Keripik Singkong Pedas” untuk keripik singkong pedas hanya menyebut barangnya; tidak ada unsur yang membedakan usaha itu dari ratusan penjual lain. Penjelasan Pasal 20 huruf b menyebut merek yang berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan. Nama seperti “Enak”, “Murah”, atau “Lezat” juga cenderung lemah daya pembedanya. Butir keempat penting bagi produk pangan dan kosmetik rumahan: merek yang mengandung klaim khasiat yang tidak sesuai dapat ditolak.

Permohonan yang ditolak karena hak pihak lain (Pasal 21)

Pasal 21 ayat (1) menyatakan permohonan ditolak bila merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau yang dimohonkan lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, atau tidak sejenis dengan syarat tertentu; atau indikasi geografis terdaftar. Ayat (2) menolak merek yang menyerupai nama orang terkenal atau badan hukum milik orang lain, bendera dan lambang negara atau lembaga, serta cap atau stempel resmi, kecuali dengan persetujuan tertulis. Ayat (3) menolak permohonan yang diajukan dengan iktikad tidak baik.

“Persamaan pada pokoknya” tidak berarti harus sama persis. Kemiripan bunyi, tulisan, atau unsur dominan logo dapat dinilai mirip. Itulah alasan penelusuran sebelum mengajukan adalah langkah yang paling menentukan.

Menelusuri kemiripan sebelum membayar

Biaya permohonan tidak dikembalikan bila merek ditolak, sehingga penelusuran mandiri adalah investasi waktu yang paling hemat. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyediakan pangkalan data kekayaan intelektual (PDKI) yang dapat dicari publik. Per 17 Oktober 2026, laman DJKI dan PDKI dilindungi sistem keamanan yang menolak akses otomatis, jadi buka langsung lewat peramban dan pastikan alamatnya berakhiran dgip.go.id.

Penelusuran yang berguna dilakukan dalam beberapa putaran:

1. Cari kata persis. Ketik nama yang akan didaftarkan dan periksa hasilnya di kelas barang atau jasa yang relevan.
2. Cari variasi ejaan dan bunyi. “Sekar”, “Sekarr”, “Sekhar”, “Zekar”; atau nama dengan spasi dan tanpa spasi. Merek yang ditulis berbeda tetapi terdengar sama bisa dinilai memiliki persamaan pada pokoknya.
3. Cari bagian dominan. Untuk nama dua kata, cari setiap kata yang menjadi ciri utama.
4. Periksa status. Hasil penelusuran menampilkan merek terdaftar, dalam proses, ditolak, atau berakhir. Merek yang masih dalam proses juga dapat menghalangi, karena Pasal 21 ayat (1) huruf a mencakup merek yang dimohonkan lebih dahulu.
5. Catat hasilnya. Simpan tangkapan layar dengan tanggal. Catatan ini berguna bila kelak ada sengketa dan sebagai dasar memilih nama alternatif. Ulangi penelusuran tepat sebelum membayar, karena permohonan baru dari pihak lain dapat masuk kapan saja di antara penelusuran pertama dan hari pengajuan.

Contoh rekaan: pemilik usaha kue fiktif “Dapur Sekar” menemukan merek “Sekar Sari” terdaftar untuk kue di kelas yang sama, dan “Sekar” untuk kain batik di kelas lain. Merek di kelas lain untuk barang yang tidak sejenis umumnya bukan halangan, kecuali merek terkenal. Namun “Sekar Sari” untuk kue berpotensi dinilai mirip. Ia lalu menyiapkan dua alternatif dengan unsur pembeda yang lebih kuat, misalnya menambahkan kata khas daerah atau nama yang diciptakan sendiri, dan menelusurinya lagi sebelum memutuskan.

Merancang nama yang kuat sejak awal

Alasan penolakan dalam Pasal 20 dan 21 dapat dibaca terbalik sebagai panduan memilih nama. Nama yang paling mudah didaftarkan biasanya memiliki tiga ciri: tidak menggambarkan barangnya secara langsung, tidak umum dipakai di bidang yang sama, dan mudah diucapkan serta diingat pembeli.

Dalam praktik, ada beberapa pola yang cenderung kuat. Kata ciptaan, yaitu gabungan suku kata yang tidak punya arti umum, sulit dinilai deskriptif. Kata yang punya arti tetapi tidak berhubungan dengan barang, misalnya nama benda langit untuk produk sambal, juga sering dinilai punya daya pembeda. Nama orang pemilik dapat dipakai, tetapi nama yang sangat umum lebih mungkin sudah dipakai pihak lain. Sebaliknya, pola yang lemah adalah gabungan kata sifat dan nama barang (“Sambal Mantap”), nama tempat umum yang menggambarkan asal (“Kopi Gunung”), atau istilah yang sudah menjadi nama generik.

Pertimbangkan juga bagaimana nama itu dipakai di kanal digital. Nama yang ejaannya membingungkan membuat pembeli salah mengetik saat mencari di marketplace atau peta. Nama yang terlalu panjang terpotong di kolom nama toko. Dua atau tiga suku kata yang mudah dieja sering menjadi kompromi terbaik antara daya pembeda dan kemudahan dicari.

Kata, logo, atau keduanya

Pemohon dapat mendaftarkan kata saja, logo saja, atau kombinasi keduanya dalam satu label. Pilihan ini memengaruhi apa yang dilindungi. Merek kata melindungi nama dalam berbagai bentuk tulisan. Merek logo melindungi tampilan grafisnya. Kombinasi melindungi label sebagaimana didaftarkan, dan penilaian kemiripan biasanya berfokus pada unsur yang paling dominan. Untuk usaha kecil dengan anggaran satu permohonan, mendaftarkan nama dalam bentuk yang paling sering dipakai di kemasan adalah pilihan yang wajar. Bila logo kelak berubah, perlindungan atas nama tetap relevan.

Pasal 4 ayat (2) huruf d meminta pemohon mencantumkan warna bila merek memakai unsur warna. Mendaftarkan logo berwarna berarti warna itu menjadi bagian label yang diumumkan dan tercantum di sertifikat. Bila warna kemasan sering berganti menurut musim atau varian, pertimbangkan apakah warna memang menjadi ciri yang ingin dilindungi.

Memilih kelas barang dan jasa

Pasal 4 ayat (2) huruf f mewajibkan permohonan mencantumkan kelas barang atau jasa beserta uraian jenisnya, dan ayat (5) menetapkan biaya permohonan dihitung per kelas. Indonesia memakai klasifikasi internasional (Klasifikasi Nice) yang membagi barang dan jasa ke dalam kelas bernomor. Usaha kecil tidak perlu mendaftar di semua kelas; cukup kelas yang benar-benar menjadi produk atau layanan utama.

Beberapa contoh pemetaan yang lazim, tanpa nomor kelas karena nomor dan uraian sebaiknya dicek langsung di sistem DJKI saat mengajukan: kue, roti, dan makanan berbahan tepung masuk kelas yang berbeda dari keripik buah atau sayur; minuman kopi dan teh berbeda dari minuman ringan; pakaian berbeda dari tas; jasa restoran dan katering masuk kelas jasa penyediaan makanan, terpisah dari produk makanan kemasannya. Usaha yang menjual kue kemasan sekaligus membuka kedai mungkin perlu dua kelas: satu untuk produk, satu untuk jasa kedai.

Uraian jenis barang juga perlu tepat. Menulis uraian yang terlalu sempit, misalnya hanya “nastar”, berarti perlindungan terbatas pada nastar. Uraian yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan yang benar-benar dijual juga tidak bijak, karena merek yang tidak dipakai dapat digugat penghapusannya. Bila ragu, Lampiran PP 30/2026 mencantumkan layanan permohonan keterangan tertulis mengenai klasifikasi barang atau jasa dengan tarif Rp200.000 per permohonan per kelas.

Tarif untuk usaha mikro dan kecil

Lampiran PP 30/2026 huruf F mengatur tarif layanan merek. Angka yang paling relevan bagi usaha kecil:

Selisih tarif umum dan UMK cukup besar: Rp2,3 juta per kelas untuk permohonan. Tarif umum untuk permohonan naik dari Rp1,8 juta dalam PP 45/2024 menjadi Rp2,8 juta dalam PP 30/2026, sedangkan tarif UMK tetap Rp500.000. Untuk mendapat tarif UMK, pemohon perlu membuktikan statusnya sebagai usaha mikro atau kecil dengan dokumen yang diminta DJKI pada saat pengajuan. NIB yang mencantumkan skala usaha sering dipakai sebagai salah satu bukti; langkahnya diuraikan di langkah mendaftarkan NIB usaha mikro. Periksa daftar dokumen yang berlaku di laman DJKI sebelum membayar, karena tarif UMK yang dibayar tanpa bukti yang sah berisiko bermasalah.

Simulasi anggaran sepuluh tahun

Simulasi (angka rekaan, tarif PP 30/2026): sebuah usaha kecil mendaftarkan satu merek di dua kelas, yaitu produk kue kemasan dan jasa kedai. Biaya permohonan Rp1.000.000 untuk dua kelas. Bila menjelang tahun kesepuluh merek masih dipakai dan diperpanjang tepat waktu, biaya perpanjangan Rp2.000.000 untuk dua kelas. Bila terlambat dan baru mengajukan dalam enam bulan setelah pelindungan berakhir, biayanya Rp4.000.000. Bila di tengah jalan pemilik pindah alamat dan mencatat perubahan, ada tambahan Rp450.000. Total biaya resmi selama sepuluh tahun pertama Rp3 juta untuk skenario tepat waktu, atau Rp3,45 juta bila ada pencatatan perubahan alamat, belum termasuk biaya jasa bila memakai kuasa. Angka ini membantu memutuskan berapa kelas yang benar-benar perlu didaftarkan sejak awal, dan berapa yang dapat menyusul ketika usaha benar-benar masuk ke bidang baru.

Merek untuk usaha jasa dan toko daring

Merek tidak hanya untuk barang. Usaha jasa seperti salon rumahan, bengkel kecil, jasa jahit, atau kedai dapat mendaftarkan merek di kelas jasa yang sesuai. Toko daring yang menjual barang buatan orang lain juga dapat mendaftarkan nama tokonya, tetapi perlu memilih kelas yang tepat untuk jasa perdagangan, bukan kelas barang yang dijual, karena barangnya bermerek milik pihak lain. Uraian kelas yang keliru membuat perlindungan tidak mengena pada kegiatan yang sebenarnya dijalankan.

Tahap demi tahap setelah permohonan diajukan

Proses merek tidak selesai dalam hitungan hari seperti NIB. Undang-undang menetapkan beberapa jangka waktu yang memberi gambaran lamanya.

1. Pengajuan. Permohonan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia, mencantumkan data pemohon, warna bila ada, kelas dan uraian barang atau jasa, dilampiri label merek dan bukti pembayaran (Pasal 4).
2. Pengumuman. Permohonan diumumkan dalam Berita Resmi Merek paling lama 15 hari sejak tanggal penerimaan, dan pengumuman berlangsung selama dua bulan (Pasal 14).
3. Keberatan dan sanggahan. Selama pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis dengan alasan dan bukti (Pasal 16); pemohon dapat mengajukan sanggahan (Pasal 17).
4. Pemeriksaan substantif. Menurut Pasal 23 sebagaimana diubah UU 6/2023, bila tidak ada keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan sejak berakhirnya pengumuman dan diselesaikan paling lama 30 hari. Bila ada keberatan, pemeriksaan diselesaikan paling lama 90 hari.
5. Pendaftaran dan sertifikat. Sertifikat diterbitkan Menteri sejak merek terdaftar (Pasal 25 sebagaimana diubah), memuat antara lain nama pemilik, tanggal penerimaan, label, kelas dan jenis barang, serta jangka waktu berlaku.

Pasal 1 angka 22 UU 20/2016 mendefinisikan “hari” sebagai hari kerja, sehingga 30 dan 90 hari di atas dihitung dalam hari kerja. Dengan pengumuman dua bulan ditambah pemeriksaan, usaha kecil sebaiknya menyiapkan diri menunggu beberapa bulan. Selama menunggu, merek boleh terus dipakai, tetapi hindari mencantumkan tanda ® yang lazim berarti merek terdaftar sebelum sertifikat terbit.

Menghadapi keberatan dari pihak lain

Selama dua bulan pengumuman, pihak mana pun dapat mengajukan keberatan tertulis dengan alasan dan bukti bahwa merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak (Pasal 16 ayat (1)–(2)). Salinan keberatan dikirim kepada pemohon paling lama 14 hari sejak keberatan diterima (ayat (3)), dan pemohon berhak menyampaikan sanggahan (Pasal 17). Bagi usaha kecil, keberatan biasanya datang dari pemilik merek yang merasa mirip. Sanggahan yang baik berfokus pada perbedaan nyata: bunyi, tampilan, jenis barang, dan cara pemasaran. Bukti pemakaian merek sebelumnya, seperti foto kemasan bertanggal dan riwayat penjualan, juga membantu menunjukkan iktikad baik. Keberatan menambah waktu pemeriksaan substantif menjadi paling lama 90 hari kerja menurut Pasal 23 ayat (6).

Label dengan bahasa asing

Banyak usaha kecil memakai nama berbahasa Inggris atau bahasa daerah. Pasal 15 huruf e mengatur bahwa pengumuman label merek yang memakai bahasa asing, huruf selain Latin, atau angka yang tidak lazim disertai terjemahan ke bahasa Indonesia dan cara pengucapannya dalam ejaan Latin, dan ketentuan serupa tercantum untuk isi sertifikat dalam Pasal 25 sebagaimana diubah. Siapkan terjemahan dan cara pengucapan itu sejak awal agar permohonan tidak tertahan. Terjemahan juga menunjukkan apakah nama asing tersebut sebenarnya hanya menggambarkan barang, misalnya kata Inggris untuk “kue enak”, yang dapat terkena alasan Pasal 20.

Bila permohonan ditolak

Pasal 28 memberi hak mengajukan banding ke Komisi Banding Merek terhadap penolakan berdasarkan Pasal 20 atau 21, dengan menguraikan keberatan dan alasan secara lengkap, dan alasan banding tidak boleh berupa perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Biaya banding menurut PP 30/2026 Rp4,5 juta per permohonan, jauh di atas biaya permohonan UMK. Untuk usaha kecil, sering kali lebih masuk akal mengajukan permohonan baru dengan merek yang dimodifikasi berdasarkan alasan penolakan, kecuali ada argumen kuat bahwa penolakan keliru.

Setelah terdaftar: menjaga agar merek tetap hidup

Masa berlaku dan perpanjangan

Pasal 35 menetapkan pelindungan sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perpanjangan diajukan dalam enam bulan sebelum berakhirnya pelindungan, atau paling lama enam bulan setelahnya dengan biaya dan denda. Tabel tarif di atas memperlihatkan bahwa perpanjangan terlambat untuk UMK berbiaya dua kali lipat. Pasal 36 mensyaratkan surat pernyataan bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa sesuai sertifikat, dan barang atau jasa itu masih diproduksi atau diperdagangkan.

Karena tanggal pelindungan dihitung dari tanggal penerimaan, bukan tanggal sertifikat, catat tanggal penerimaan di kalender usaha dan pasang pengingat sembilan setengah tahun kemudian.

Merek harus dipakai

Pasal 74 memungkinkan pihak ketiga menggugat penghapusan merek terdaftar ke Pengadilan Niaga bila merek tidak digunakan berturut-turut dalam perdagangan. Teks asli menyebut tiga tahun, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, sebagaimana dicatat di halaman JDIH BPK untuk UU 20/2016, memaknai frasa itu menjadi lima tahun, dan memperluas pengecualian “larangan serupa lainnya” termasuk kondisi force majeure yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Implikasinya bagi usaha kecil: simpan bukti pemakaian merek secara berkala, seperti foto kemasan bertanggal, nota penjualan, dan tangkapan layar katalog daring.

Mencatat perubahan

Pindah alamat, perubahan nama pemilik, atau pengalihan merek ke badan usaha baru perlu dicatat di DJKI dengan tarif masing-masing dalam PP 30/2026. Usaha perorangan yang kelak menjadi perseroan perorangan atau CV sebaiknya mencatat pengalihan merek ke badan usaha itu, agar pemilik merek sesuai dengan pelaku usaha yang memakainya.

Merek, label pangan, dan kanal daring

Nama dagang yang akan didaftarkan sebaiknya diputuskan sebelum mencetak label yang terikat izin lain. Bagi produk pangan rumahan, nama dagang tercantum dalam permohonan SPP-IRT, dan perubahan rancangan label atau nama dagang berarti permohonan SPP-IRT baru; penjelasan lengkapnya ada di panduan SPP-IRT. Bagi produk bersertifikat halal, label halal menempel pada produk dengan nama tertentu; lihat uraian jalur pernyataan halal.

Di kanal daring, nama toko yang sama dengan merek yang didaftarkan memudahkan pembeli mengenali usaha asli. Konsistensi nama di profil bisnis, katalog, dan situs juga membantu penemuan lokal; pembahasannya ada di catatan tentang data kontak yang konsisten. Bila menemukan pihak lain memakai merek yang sudah terdaftar atas nama usaha sendiri, simpan bukti dan konsultasikan langkah hukumnya; jangan menuduh secara terbuka di media sosial sebelum mendapat nasihat.

Menyimpan berkas merek

Satu folder khusus merek memudahkan semua urusan berikutnya: tangkapan layar penelusuran bertanggal, bukti pembayaran, tanda terima permohonan dengan tanggal penerimaan, salinan pengumuman, surat keberatan dan sanggahan bila ada, sertifikat, serta bukti pemakaian merek dari tahun ke tahun. Tanggal penerimaan adalah angka terpenting di folder itu, karena menjadi awal masa pelindungan sepuluh tahun dan dasar menghitung jadwal perpanjangan. Simpan salinan digital di dua tempat, seperti dokumen legalitas lain, dan beri tahu satu anggota keluarga atau mitra di mana folder itu disimpan.

Memakai kuasa atau mengurus sendiri

Permohonan dapat diajukan sendiri atau melalui kuasa (Pasal 4 ayat (1)). Konsultan kekayaan intelektual terdaftar dapat membantu penelusuran yang lebih teliti, perumusan uraian barang, dan penanganan keberatan. Untuk merek sederhana di satu kelas dengan hasil penelusuran yang bersih, banyak pelaku usaha kecil mengurus sendiri. Untuk merek yang sudah bernilai tinggi, produk yang dijual ke banyak daerah, atau ketika ada indikasi merek mirip milik pihak lain, pendampingan profesional biasanya sepadan dengan biayanya. Pastikan siapa pun yang membantu mengajukan atas nama pemilik usaha, bukan atas nama dirinya sendiri, dan bahwa pemilik memegang akses ke akun permohonan.

Daftar periksa sebelum mengajukan

• Nama atau logo tidak sekadar menyebut barangnya, tidak berisi klaim khasiat, dan punya unsur pembeda.
• Penelusuran di PDKI sudah dilakukan untuk kata persis, variasi ejaan dan bunyi, serta unsur dominan, dengan tangkapan layar bertanggal.
• Kelas dan uraian barang atau jasa sesuai dengan yang benar-benar dijual.
• Bukti status usaha mikro atau kecil disiapkan sesuai daftar DJKI untuk mendapat tarif Rp500.000 per kelas.
• Label merek siap dalam format yang diminta, termasuk keterangan warna bila memakai unsur warna.
• Kalender diisi: perkiraan akhir masa pengumuman, dan pengingat perpanjangan menjelang sepuluh tahun dari tanggal penerimaan.

Mendaftarkan merek tidak menjamin penjualan, tetapi memberi dasar hukum ketika nama usaha mulai dikenal. Urutan mengerjakannya bersama NIB, izin pangan, dan sertifikat halal disusun di rencana 90 hari untuk usaha mikro.

Undang-undang, perubahan, dan tarif yang dikutip

• UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang merek beserta catatan perubahan dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang jangka waktu tidak dipakainya merek; dirujuk untuk syarat permohonan, pengumuman, alasan penolakan, banding, masa berlaku, dan perpanjangan. Diakses 17 Oktober 2026.
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 108). Pasal 108 mengubah ketentuan merek, termasuk alasan tidak dapat didaftar dan jangka waktu pemeriksaan substantif. Diakses 17 Oktober 2026.
• PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Tarif layanan merek yang berlaku sejak 1 Agustus 2026, termasuk Rp500.000 per kelas untuk usaha mikro dan kecil. Diakses 17 Oktober 2026.
• PP Nomor 45 Tahun 2024 — status dan tarif sebelumnya. Dirujuk untuk perbandingan tarif sebelum PP 30/2026 dan status pencabutan sebagiannya. Diakses 17 Oktober 2026.

Pertanyaan yang sering diajukan

Usaha saya sudah lama memakai nama ini, apakah otomatis dilindungi?

Tidak. Menurut Pasal 3 UU 20/2016, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Pemakaian lama berguna sebagai bukti, tetapi bukan pengganti pendaftaran.

Berapa biaya mendaftarkan merek untuk usaha mikro?

Per 1 Agustus 2026, Rp500.000 per kelas menurut PP 30/2026, dengan bukti status usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan DJKI.

Bolehkah memakai simbol ® sambil menunggu?

Sebaiknya tidak. Simbol itu lazim dibaca sebagai merek terdaftar; gunakan setelah sertifikat terbit.